Now Playing Tracks

ASAS-ASAS PERJANJIAN

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat lima (5) asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat sebuah perjanjian, yaitu diantaranya :

  1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, semua perjanjian berarti perjanjian apapun dan diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada didalam batas-batas persyaratannya serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi) dan ketertiban umum (contoh: perjanjian membuat provokasi untuk memicu kerusuhan).
  2. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) jika terjadi sengketa dalam pelaksaaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum, secara pasti memiliki perlindungan hukum.
  3. Asas konsensualisme (concensualism) asas ini berarti kesepakatan (consensus) yaitu pada dasarnya sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat-syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat tertulis (contoh: jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik oleh Notaris).
  4. Asas itikad baik (good faith/tegoeder trouw) berarti keadaan bathin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan bathin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.
  5. Asas kepribadian (personality) berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanijan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat serta menyepakatinya.

UNSUR PENTING DALAM PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan  suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan,  namun dalam kenyataannya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkah lakunya agar dapat ditegakkan. Menurut Friedman, ada beberapa unsur terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural (Satjipto Rahardjo, 2009 : ix).

Adapun unsur-unsur penting yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1.  Unsur Peraturan

Mengapa peraturan menjadi salah satu unsur penting bagi berhasilnya penegakan hukum? Konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya. Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

2.  Faktor Petugas/Penegak Hukum

Petugas/penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang steril sifatnya (Satjipto Rahardjo, 2009 : 26). Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.

3.  Faktor Sarana/Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk dapat dilakukan dengan baik.

4.  Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialiasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

TENTANG PERHITUNGAN PELAKSANAAN MAGANG CALON ADVOKAT

PENGUMUMAN

TENTANG

PERHITUNGAN PELAKSANAAN MAGANG CALON ADVOKAT

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

 

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan: “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PERADI No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, dimana di dalam ketentuan Pasal I berbunyi: “Mengubah ketentuan dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, dengan merubah Pasal 5 huruf e dengan menghapus frasa : “dan telah lulus ujian advokat”, sehingga Pasal 5 huruf e tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut: “telah selesai mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan PERADI.”

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI pada tanggal 13 November 2013, sepanjang yang berkaitan dengan perhitungan masa magang calon Advokat, telah diputuskan perhitungan masa peralihan pelaksanaan Magang Calon Advokat, adalah sebagai berikut:

1.    Perhitungan pelaksanaan Magang Calon Advokat adalah dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat(“PKPA”) PERADI;

2.    Perhitungan pelaksanaan Magang Calon Advokat sebagaimana disebutkan di  dalam butir 1 di atas, hanya berlaku selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal 01 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014;

3.    Setelah tanggal 30 Juni 2014, maka perhitungan pelaksanaan MagangCalon Advokat akan dihitung sejak tanggal berkas laporan awal Magang diserahkan dan diterima di Sekretariat Nasional (“SEKNAS”) PERADI dan tentu semua syarat lainnya termasuk telah selesai menyelesaikan PKPA dan memperoleh sertifikat PKPA;

 

Jakarta, 01 Januari 2014

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA,

 

Ttd.

Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Ketua Umum

Ttd.

Hasanuddin Nasution, S.H.

Sekretaris Jenderal

sumber : http://tinyurl.com/ntkgx6e

Gugatan Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Secara umum gugatan dalam perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (pmh). Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran dari kontrak (wanprestasi) dari salah satu pihak karena dasar dari gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan tersebut tak akan mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Selain gugatan wanprestasi dalam hukum acara perdata dikenal juga gugatan perbuatan melawan hukum (gugatan pmh), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum (pmh) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga telah mengakomodasi ketentuan tersebut, yang berbunyi :

Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang harus dipenuhi adalah :

  • Adanya perbuatan

perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif, dalam arti aktif berbuat sesuatu. Sedangkan pasif dapat diartikan sebagai bentuk tidak melakukan perbuatan apa-apa.

  • Perbuatan tersebut melawan hukum

melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun terkadang juga merugikan. Saat ini istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa :

  1. melanggar hak orang lain;

  2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

  3. bertentangan dengan kesusilaan;

  4. bertentangan dengan kepentingan umum.

  • Adanya kesalahan

kesalahan yang dimaksud adalah berupa faktor yang menghubungakn antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum tersebut. Unsur dalam adanya kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (alpa).

  • Adanya kerugian

kerugian tersebut dapat berupa materil maupun imateril, yang seandainya perbuatan melawan hukum (pmh) itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul.

  • Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum (pmh) dengan kerugian

hubungan antara perbuatan melawan hukum (pmh) dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus secara langsung, yaitu perbuatan melawan hukum (pmh) tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (adequate verrorzaking). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan pelaku, yang jika tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (pmh).

KEPAILITAN

Pengertian Kepailitan. 

Pailit atau bangkrut adalah hal yang lazim didalam dunia usaha, baik pada zaman purbakala maupun ketika zaman modern. Maka ketika suatu usaha mengalami pailit maka para pihak-pihak yang berkentingan akan berusaha menagih seluruh utangnya. Tindakan penyitaan ini adakalanya menggunakan penyitaan maupun sampai kepada kekerasan.

Semakin kompleksnya persoalan penagihan utang ketika suatu badan usaha mengalami kehancuran atau adakalanya ketika seseorang atau badan usaha mengelak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka perlu dibuatkan satu peraturan yang mengaturnya. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak zaman Belanda, dan saat ini peraturan yang mengatur tentang Kepailitan diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa disebut dengan “UU Kepailitan”. 

Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

 

Kepailitan. 

Kepailitan, menurut  Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan sebagai berikut:

 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini“. 

Selanjutnya, syarat-syarat untuk dapat dinyatakan Pailit diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. 

Dari definisi pailit dan syarat pailit tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :

  1. Adanya utang yang dapat dibuktikan secara sederhana;
  2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
  3. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
  4. Adanya debitur;
  5. Adanya kreditur sebanyak satu atau lebih;
  6. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga. 

Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat sebagaimana diatur pada  Pasal 7 ayat (1) yang diajukan kepada  Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (1), yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor (Pasal 3 ayat1). 

Permohonan pernyataan pailit tersebut wajib dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit  terpenuhi (Pasal 2 ayat 1), tetapi apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. 

Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan wajib memuat pula: 

  1. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
  2. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
  3. pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 

Kemudian Pasal 9 menjabarkan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan, maka  salinan putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit tersebut wajib disampaikan oleh juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada:

  1.  Debitor,
  2.  Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,
  3.  Kurator, dan
  4.  Hakim Pengawas. 

Setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit, maka debitur akan kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap seluruh harta kekayaannya seperti diatur pada pasal 24 ayat (1).  Demikian juga mengenai pengurusan harta kekayaannya,  dan penyelesaian segala utangnya debitur pailit akan dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan (pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan). 

Maka jika terjadi kepailitan, bukan hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, tetapi juga seluruh utang-utang debitur pailit kepada semua pihak yang mempunyai utang maka wajib untuk dibayarkan. Namun perlu diingat bahwa pembayaran utang tersebut dibedakan berdasarkan jenis piutangnya, apakah utang tersebut dijaminkan dengan jaminan kebendaan, ataukah utang yang diistimewakan, atau utang biasa. 

Demikian penjelasan singkat mengenai Pailit, semoga bermanfaat.

 Sumber:

  • Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

TEHNIK WAWANCARA DENGAN KLIEN

PELATIHAN PARA LEGAL LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

Disampaikan Oleh : Roelly Temmawela, SH

Tehnik wawancara dengan klien

Sebelumnya perlu dan sangat diketahui sebagai dasar untuk melakukan wawancara dengan klien yang patut di ingat, yaitu :

A. Etika professional terhadap klien

1. Strategi sama-sama menguntungkan (win-win strategy) haruslah melandasi kerjasama antara klien dan pihak advokat;

2. Menjaga kepercayaan klien;

3. Harus merahasiakan informasi yang diterima dari klien;

4. Serius dan optimal menjalankan kuasa yang diberikan.

B. Fungsi dan tujuan wawancara

1. Untuk mengetahui siapa calon klien;

2. Untuk mengetahui apakah advokat dapat menerima atau menolak untuk memberikan nasihat dan/atau jasa hukum;

3. Untuk mengetahui apakah klien masih ditangani oleh advokat lain;

4. Untuk mengetahui latar belakang masalah dan duduk perkara tentang masalah hukum yang melibatkan klien.

C. Membangun kepercayaan klien

1. Proses lahirnya kepercayaan, dalam proses mendapatkan kepercayaan dari klien bukanlah perkara yang mudah, harus ada strategi dan pendekatan sendiri.

2. Menjaga kepercayaan, dalam situasi ini presentasi kepercayaan klien terhadap advokat haruslah stabil dan/atau diusahakan bergerak naik.

D. Tempat wawancara

1. Dapat dilakukan dimana saja, sesuai dengan kesepakatan advokat dengan klien.

2. Yang sedapat dan semudah mungkin dapat dijangkau oleh klien maupun advokat (hal ini apabila tidak dimungkinkan dapat bertemu dikantor advokat tsb).

3. Yang pasti sebuah tempat yang memberikan kenyamanan bagi klien dan advokat dalam membahas sebuah topik permasalahan.

E. Persiapan wawancara

1. Waktu yang tentunya cukup untuk melakukan wawancara.

2. Kesiapan mental dan yang pasti tentunya knowledge.

3. Hukum dalam pemberian jasa advokasi, peraturan dan dasar-dasar hukum.

4. Laptop maupun alat tulis catat lainnya.

5. Alat rekam elektronik.

6. Formulir data untuk informasi pribadi.

7. Surat kuasa.

F. Struktur wawancara

1. Pembukaan;

2. Inti dari wawancara, dalam wawancara kita tentunya akan mengetahui dan/atau memperoleh informasi yang lebih mendetail mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Dan tentunya untuk membuat wawancara berjalan lancar, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tehnik bertanya

aa. Pertanyaan dengan jawaban hanya “Ya” atau “Tidak”

bb. Pertanyaan dengan jawaban yang singkat dan mendasar

cc. Pertanyaan dengan jawaban yang panjang dan luas

dd. Pertanyaan yang lebih jauh mendalam

b. Tehnik bertanya yang harus digunakan;

c. Pengajuan pertanyaan;

d. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan memiliki informasi dasar;

e. Setia untuk selalu mendengarkan terlebih dahulu semua penjelasan dari klien sa,pai dengan selesai untuk lalu memberikan respon/tanggapan.  

G. Nasihat hukum (tanggapan dan saran)

1. Salah satu alasan utama klien datang kepada kepada advokat adalah untuk meminta nasihat hukum atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien.

2. Tanggapan dan saran diberikan pada saat semua informasi dari hasil wawancara mengenai masalah hukum yang dihadapi sudah diperoleh.

3. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa tanggapan dan saran yang akan diberikan tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Konfirmasi ulang terlebih dahulu apakah klien sudah cukup mengerti atas tanggapan dan saran yang telah diberikan tersebut.

H. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari suatu wawancara sama pentingnya dengan bagian-bagian lain dalam sebuah wawancara.

2. Kesimpulan diperlukan dalam hal klien bermaksud untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

3. Kesimpulan setidaknya berisi ringkasan tanya jawab selama wawancara pertama dan untuk wawancara selanjutnya bersifat untuk melengkapi semua kebutuhan data maupun informasi yang akurat.

I. Penutup

1. Kesan terakhir saat penutupan wawancara sama pentingnya dengan kesan pertama saat perkenalan.

2. Harus memberikan kesan yang baik terhadap klien, sehingga pada saat wawancara selesai dilakukan klien terlihat puas dan merasa bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapinya mendapatkan tanggapan dan penanganan yang baik dan sesuai dengan yang mereka harapkan.

PEJUANG HAK ASASI MANUSIA

Yap Thiam Hien (lahir di Koeta Radja, Aceh, 25 Mei 1913 – meninggal di Brusel, Belgia, 25 April 1989 pada umur 75 tahun) adalah seorang advokat Indonesia keturunan Tionghoa. Ia mengabdikan seluruh hidupnya berjuang demi menegakkan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Namanya diabadikan sebagai nama sebuah penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yap Thiam Hien adalah seorang advokat yang selalu mengawali konsultasi dengan calon kliennya dengan berkata, "Jika anda hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai advokat anda, karena pasti kita akan kalah. Tapi jika anda merasa cukup dan yakin mengemukakan kebenaran anda, maka saya bersedia menjadi pembela anda."

Begitulah Yap Thiam Hien. Advokat ulung yang pernah menggetarkan hati lawan maupun kawan dengan komitmennya yang tak kenal kompromi pada keadilan. Pada gilirannya komitmen itu terekspresikan dalam pembelaannya terhadap hak kaum tertindas. Untuk mengenang perjuangannya atas pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia, saya hendak mengajak anda melihat sosoknya yang manusiawi.


Sore itu, sepulang dari kantor, Yap Thiam Hien beristirahat sebentar. Hanya saja, kali ini istirahatnya membuahkan mimpi yang agak di luar kebiasaan. “Tahu enggak, saya mimpi ditunjuk untuk membela Omar Dani (mantan Menteri Panglima Angkatan Udara yang dituduh terlibat gerakan G30S/PKI - Red.),” tuturnya. Tan Gian Khing-Nio, sang istri yang asal Semarang itu, bisa merasakan kegamangan yang dirasakan suaminya. Mimpi seolah menjadi nyata, ketika saat itu juga terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah mereka di bilangan Grogol, Jakarta Barat. Khing melongok keluar. Sebuah jip militer besar, bertuliskan "Mahmilub"! Di masa awal Orde Baru itu, Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) sangat besar peran dan kekuasaannya dalam mengusut kasus-kasus G30S. Tak ada yang tidak dag-dig-dug melihat kendaraan Mahmilub berhenti di rumahnya. Khing membuka pintu sementara di dalam benak menghunjam kegetiran bercampur kekhawatiran. Trauma penangkapan suaminya oleh Pasukan Kalong di awal 1966 belum hilang dari ingatan. “Lo, ada apa toh, Pak?” tanyanya tak tahan lagi sambil mempersilakan tiga orang petugas duduk. Salah seorang perwira menjawab, “Jangan takut … Tak ada apa-apa kok. Hanya ada kabar sedikit. “Ndak diangkat, Pak?” “Tidak,” perwira itu menjawab dengan hormat sekali. Toh itu belum mengusir kegelisahannya. Untunglah, kekhawatirannya tak terjadi. Perwira tadi menyampaikan kabarnya, “Kami kemari membawa perintah Mahmilub yang menunjuk Pak Yap untuk membela Soebandrio. Soebandrio adalah mantan wakil perdana menteri pertama merangkap menlu yang dituduh salah satu tokoh utama G30S/PKI. Di masa itu, tak ada hari tanpa caci maki, “Soebandrio Durna! Harus mati! Bunuh!”, dst. Khing dapat melihat suaminya sedikit nervous, tapi perasaan itu tampak dapat ditekannya. Yap hanya menjawab, “Kalau begitu yang diperintahkan oleh Pemerintah, saya tidak ada jalan lain kecuali menerimanya.” Yap menyadari betul konsekuensi tugas itu. Istrinya tak kurang khawatir, sampai ia melarang suaminya keluar setiap kali ada tamu mengetuk pintu. Ia khawatir suaminya ditembak orang yang tak senang hati ia membela Soebandrio. Khing pun dapat merasakan, suaminya mulai dijauhi kolega. Pacaran lewat surat, Sebulan lebih ia bekerja. Pagi berangkat, makan siang pulang, lalu pergi bekerja lagi dan baru kembali sekitar pukul 21.00. Namun di mata istrinya, perilaku Yap tetap tenang, seperti tak ada beban berat. Dalam kenangan Adnan Buyung Nasution seperti diungkapkan Matra, edisi Maret 1999, saat itu Yap tampil amat mengesankan, karena mutu ilmu hukumnya yang tinggi dan kegigihannya mempertahankan hak-hak terdakwa. Orang tak menyangka kalau untuk kerja yang penuh dedikasi itu tak ada honor sepeser pun diterimanya dari pemerintah. Persoalan materi sejak awal tidak menjadi daya tarik utama bekas guru ini. Lahir dari keluarga Yap Sin Eng di Banda Aceh, 25 Mei 1913, pria yang panggilan akrabnya John ini sulung dari tiga bersaudara, Thiam Hien, Thiam Bong, dan Thiam Lian. Kakeknya, seperti diungkapkan dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1985 – 1986 dulu “Kapten” (salah satu level pemimpin) untuk masyarakat Tionghoa di zamannya. Sehingga ia bisa mengecap pendidikan dasar yang elite.


Setelah tamat Hollandsch Chineese Kweekschool, kondisi keuangan keluarga sudah tak mendukung lagi. Sempat juga ia mengajar sambil mencari order telepon, sampai kemudian ia tertarik masuk sekolah hukum yang baru saja dibuka di Jakarta. Kira-kira pada masa itu pemuda Yap berkenalan dengan pemudi Khing yang juga tamatan Kweekschool. Suatu hari di tahun 1945, sepupu Khing menikah dengan Thiam Lian. Khing masih ingat benar, “John dan Bong itu sangat populer, kakak saya bilang. Lalu teman-teman juga menyambung, ‘Nanti gua kenalin sama mereka.’” Tapi waktu saya diperkenalkan dengan mereka, kesan saya kok niets aan, enggak ah”. Hanya saja dengan heran gadis ini menyadari, sejak itu dalam pesta-pesta keluarga, kenapa Yap selalu ada? Perang berakhir, kondisi serba tidak menentu, termasuk studi hukum Yap. Kebetulan ada kapal yang siap ke Belanda untuk mengangkut orang-orang Belanda pulang gratis, asal siap menjadi asisten anak buah kapal (ABK) bagian kebersihan. Menjadi tukang pel di kapal, bukan masaalaah, Yap nekat ikut.

Di Belanda, dengan bantuan beasiswa dari gereja di sana, ia lanjutkan studi hukum yang sempat terkatung-katung itu. Pucuk demi pucuk surat berperangko Kerajaan Belanda terus berdatangan ke meja Khing; lambat tapi pasti luruh juga hatinya. Dari kisah yang “mulanya biasa saja”, tibalah sepucuk surat berbunyi, “Saya ingin melamarmu secara resmi”. Kepada ayahanda Khing di Semarang, Yap melayangkan surat lamaran. Singkat cerita, tahun 1947 surat perkawinan ditandatangani dan saat bertunangan, Khing “bersanding” dengan ayah mertuanya sebagai wali calon suaminya. Lulus sebagai meester in de rechten, Yap masih harus menghadiri pelbagai konferensi pemuda gereja di Oslo, Swiss, dan Inggris. Baru dua tahun kemudian ia pulang, langsung bekerja sebagai pemimpin organisasi kepemudaan di gereja. Tahun berikutnya karir hukumnya diawali dengan bekerja di kantor advokat John Karuwin, Mokhtar Kusumaatmaja dan Komar. Sudah tentu, pernikahan mereka perlu diresmikan di tengah handai taulan, cukup sederhana, di sebuah restoran di Jl. Sabang, Jakarta. Seratusan tamu disuguhi teh dan kue saja. Merasakan bui sampai dua kali,kehidupan mereka masih berlanjut sederhana. Makan cukup rantangan. Tidak pernah bepergian kecuali ke gereja. Khing tetap bekerja sebagai tenaga administrasi di Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Untuk memperbaiki taraf penghidupan, Yap kemudian menerima ajakan bergabung dengan perusahaan Tan Po Goan (mantan menteri dalam Kabinet Sjahrir tahun 1946 dan anggota parlemen). Sebagai rekanan termuda, penghasilan Yap dari firma hukum itu tentu masih cukup kecil sehingga masalah keuangan terus menghantui. Sementara itu Khing berhenti bekerja begitu mereka memperoleh momongan, Hong Gie, lahir tahun 1952, disusul Hong Ay, lima tahun kemudian. Baru sekitar 20 tahunan lagi, keadaan keuangan mereka membaik, saat Yap menyadari betul pentingnya nafkah hidup untuk menyekolahkan anak-anaknya di luar negeri.


Dalam tataran profesi, reputasinya sebagai advokat yang tak banyak basa-basi semakin terbentuk. Ketika masih bergabung dengan kantor advokat Tan Po Goan, di tahun 1950-an, dalam posisi membela beberapa orang Pasar Senen yang kena gusur seorang kaya pemilik gedung, Yap menyerang pribadi advokat lawannya dengan mengatakan, “Bagaimana bisa Anda membantu seorang kaya menentang orang miskin?” Serangan pribadi macam itu tentu melanggar etika antarkolega di sidang pengadilan. Oleh Majalah Tempo edisi 16 Januari 2000, ia bahkan dijuluki advokat kepala batu; keras dan teguh membela kebenaran, yang selalu dilihatnya hitam-putih. Salah satu buah kerepotan akibat sikapnya itu ya sekitar tahun baru 1966, saat subuh rumahnya digedor pasukan berseragam hitam yang mengambil Yap begitu saja. Ia sempat menginap di hotel prodeo selama sekitar lima hari, atas tuduhan terlibat Gestapu karena pernah jadi anggota Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebuah ormas yang dicap "kiri". Yap memang pernah menduduki jabatan wakil ketua, namun sejak sebelum 1960 tak aktif lagi di Baperki karena tak cocok pandangan dengan ketuanya, Siauw Giok Tjhan, seperti dikisahkan dalam Siauw Giok Tjhan (Hasta Mitra, 1999). Sementara di sisi lain Hong Gie (48) meyakini, penahanan ayahnya itu lebih berkaitan dengan pembelaannya dalam sebuah kasus cek kosong, di mana kliennya diperas oleh seorang jaksa tinggi. Belakangan sang jaksa tinggi mengadukannya ke pengadilan, sehingga pada 1968 Yap divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Istimewa Jakarta. Hanya saja, meski lewat proses banding bertahun-tahun, akhirnya ia divonis bebas. Menurut Hong Gie, untuk kasus ini ayahnya tidak pernah sampai ditahan. Belum lagi riwayatnya berkaitan dengan peristiwa Malari, 1974. Dianggap sebagai salah satu "cendekiawan provokator" peristiwa itu, ia masuk bui juga. Akhirnya, tuduhan itu tak terbukti dan 11 bulan kemudian ia dibebaskan. Barter dengan minuman keras, konsistensi Yap dalam membela tegaknya hukum sulit dicari tandingannya. Demi prinsip keadilan dan hukum yang diyakininya, tidak ada satu orang atau institusi apa pun yang cukup perkasa untuk menciutkan nyalinya. Bahkan tak jarang, tindak sewenang-wenang oleh aparat di jalanan terhadap orang yang sama sekali tidak ia kenal pun, akan membuat Yap menghentikan kendaraan untuk mencampuri urusan itu. Kesetiaannya pada keadilan tidak pandang bulu meski menyangkut anak sendiri. Itu dialami Hong Gie, yang kini mengelola bisnis hotel dan properti. Saat itu sebagai remaja ± 16 tahun, ia menabrak seorang anak dengan mobil yang dikendarai tanpa SIM. Dalam perjalanan ke kantor polisi, ayahnya berpesan, supaya dalam sidang pengadilan nanti ia mengaku bersalah dan meminta maaf kepada hakim atas pelanggaran yang dilakukan. Hong Gie ditinggalkan di sana sampai dijemput ibunya dua malam kemudian. Mengakui itu sebagai salah satu peristiwa paling menakutkan di masa remajanya, Hong Gie belakangan tahu, ibunya terkadang menengok anak yang tertabrak itu. Betapa pun Yap keras memegang prinsip, tak tabu pula baginya mengaku bersalah. Itu terjadi ketika Hong Gie remaja melancarkan aksi protes terhadap bahasa pukulan sang ayah (bisa sapu lidi, bisa batang pohon). Drama yang berlangsung sampai dua minggu itu berakhir saat sang ayah menyadari kekeliruannya. Ia minta maaf dan berjanji tak akan memukul lagi. Perihal kedisiplinan Yap, sang istri pun tidak kekurangan cerita. “Suatu sore ada undangan resepsi perkawinan,” Khing mengenang. “Kami merencanakan berangkat pukul 18.30. Tapi entah kenapa, sore itu saya terlambat berdandan. Tentu saja saya buru-buru. Begitu selesai, langsung bergegas ke garasi. Apa yang saya jumpai? Garasi kosong. Mobil dan John sudah berangkat, meninggalkan saya. Padahal saya sudah berdandan lengkap!”


Bagi keluarga Yap, berlibur bersama merupakan kesempatan yang amat langka. Sebaliknya, risiko pekerjaan salah satu pendiri Universitas Kristen Indonesia ini tetap ditanggung oleh seluruh keluarga. Misalnya, anjing diracuni, rumah disambiti. Apalagi saat Yap ditahan karena kasus Malari, ketangguhan Khing, yang disebutnya “Menteri Dalam Negeri” oleh Yap, sungguh diuji. Dengan sisa tabungan Khing membeli mobil untuk dijalankan sebagai taksi jam-jaman. Keadaan yang pas-pasan itu memaksanya juga untuk menukar minuman keras dari bingkisan Natal dan Tahun Baru dengan kebutuhan sehari-hari, di Pasar Cikini. Tentulah bisa dipahami, ketika ditanya apakah pernah “menyesal” menjadi istri Yap Thiam Hien, tanpa kekurangan selera humor dijawabnya, “Sering …! Karena kadang-kadang ia lupa bahwa keluarga juga memerlukannya. Sekali waktu ia baru keluar dari penjara untuk kasus Malari. Tiba di rumah pukul 23.00, kami belum lagi duduk santai, ia sudah mengatakan akan membela seseorang yang kasusnya cukup berat dengan risiko dan komplikasi cukup besar, sampai-sampai saya mengancam akan pergi dari rumah kalau dia tetap ngotot menangani kasus itu!” Betapa pun, sampai sekarang Hong Gie masih merasakan bahagianya saat ia ditengok Papa di Belanda. (Setelah menyelesaikan SMU di sana, Hong Gie melanjutkan ke pendidikan fisioterapi.) Naik kendaraan umum, makan bersama, dan saling bercerita tentang banyak hal, sungguh kemewahan yang tak ia rasakan di Tanah Air. Yap juga tak pernah menyia-nyiakan kesempatan menengok Hong Ay, yang belakangan mengambil jurusan bahasa Inggris di Swiss. Biasanya saat ia usai mengikuti konferensi di Eropa. Berakhir di Belgia Penyuka bacaan fiksi, kecuali drama dan roman, ini menyerahkan urusan pendidikan anak-anak kepada istrinya. Namun, tak pernah timbul setitik pun keraguan akan garis kebijakannya. “(Kejujuran itu) Wah, nomor satu,” ungkap Khing. “Dalam suatu kasus pembunuhan di mana ia akan membela, terdakwa harus terlebih dulu mengaku kepada John bahwa ia memang membunuh, baru ia bersedia mencarikan pasal-pasal yang bisa meringankan”. Apalagi anak-anaknya berbohong atau tidak disiplin sungguh dosa besar. Puluhan tahun bergelut dengan kasus tak menjadikan mata hatinya tumpul, bahkan empatinya terhadap yang terpidana semakin tumbuh, mendorongnya mendirikan dan mengetuai Prison Fellowship, organisasi yang melayani narapidana. Kepeduliannya pada hak-hak asasi manusia semakin menajam ketika ia bergabung dalam Regional Council on Human Rights in Asia, juga anggota Asian Comission on Human Rights. Bahkan pada 1987 ia masih berani dan “galak” untuk mulai terlibat dalam InterNGO Conference on Indonesia (INGI). Ini organisasi yang bertujuan mengembangkan partisipasi rakyat dan LSM dalam pembangunan masyarakat dan negara. Justru untuk menghadiri pertemuan INGI ini (April 1989), Yap berangkat ke Belgia. Meski suratan takdir bicara lain. “Kami berjanji bertemu di Singapura,” Khing mengenang saat-saat itu, “karena rencananya kami akan jalan-jalan dulu selama dua hari di sana, sebelum pulang bersama. Kopor sudah selesai saya kemasi, exit permit (waktu itu diperlukan bagi yang akan ke luar negeri - Red.) juga sudah saya urus. Tiba-tiba tengah malam ada kabar bahwa ia sakit. Aortanya pecah dan perlu dioperasi, sehingga dibutuhkan izin dari istri. Saya katakan, ‘Jangan tunggu sampai saya tiba di sana. Apa yang menurut dokter baik, lakukanlah.’” Namun, di dalam hati Khing sudah merasa. Sementara itu nun jauh di sana, sakit Yap semakin parah Yap Thiam Hien mengakhiri perjuangannya yang tak kenal lelah pada Senin, 24 April 1989, di RS St. Agustinus, Veurne, 135 km dari Brussels. Jauh dari keluarga, namun di tengah teman dan rekan seperjuangan, seperti yang sering terjadi di sepanjang hidupnya.

Kutipan sumber : http://peradin.or.id/image

KEMUNGKINAN DIAJUKANNYA PERKARA DENGAN KLAUSUL ARBITRASE KE MUKA PENGADILAN

I. Pendahuluan

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase. Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999 :

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa :

”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Dalam jurisprudensi, kita mengetahui ada suatu kasus yaitu Arrest Artist de Labourer dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Pada praktek saat ini juga masih dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.

II. Pengaturan Mengenai Arbitrase

A. Definisi Arbitrase

Menurut Black’s Law Dictionary :

"Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak;

sebelum timbul sengketa (Factum de compromitendo); atau

2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasanpasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-PokokKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

B. Sejarah Arbitrase

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

C. Objek Arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

D. Jenis-jenis Arbitrase

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc direntukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausularbitrase sebagai berikut :

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah sebagai berikut :

"Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kaliadalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknyaklausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.

E. Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan arbitrase dapat disimpulkan melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dapat terbaca beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah :

  • kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
  • keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
  • para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
  • para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya;
  • para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
  • putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah :

  1. Penyelesaian sengketa dapat dilakasanakan dengan cepat.
  2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang diper-sengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
  3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
  4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perushaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.

Disamping keunggulan arbitrase seperti tersebut diatas, arbitrase juga memiliki kelemahan arbitrase. Dari praktek yang berjalan di Indonesia, kelemahan arbitrase adalah masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas.

III. Keterkaitan antara Arbitrase dengan Pengadilan

A. Hubungan Arbitrase dan Pengadilan

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU Arbitrase antara lain mengenai penunjukkan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan pasal 14 (3) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun nasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendafataran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengembil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

1. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2. Putusan Arbitrase Internasional

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

3. Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court involvement. Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti dalam kasus berikut :

Dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex’r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000.

Kasus diatas adalah salah satu contoh dimana pengadilan menentang lembaga arbitrase. Sebelumnya telah jelas bahwa pengadilan tidak boleh mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Lalu apakah ada alasan-alasan yang dapat membenarkan pengadilan memeriksa perkara para pihak yang sudah terikat dengan klausul arbitrase.? Dalam jurisprudensi salah satu contoh adalah Arrest Artist de Labourer.

Arrest HR 9 Februari 1923, NJ. 1923, 676, Arrest “Artis de Laboureur” (dimuat dalam Hoetink, hal. 262 dsl.) Persatuan Kuda Jantan (penggugat ) telah mengasuransikan kuda Pejantan bernama Artis de Laboureur terhadap suatu penyakit /cacad tertentu, yang disebut cornage. Ternyata pada suatu pemeriksaan oleh Komisi Undang2 Kuda, kuda tersebut dinyatakan di-apkir, karena menderita penyakit cornage. Penggugat menuntut santunan ganti rugi dari Perusahaan Asuransi. Didalam Polis dicantumkan klausula yang mengatakan, bahwa sengketa mengenai Asuransi, dengan menyingkirkan Pengadilan, akan diputus oleh Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi, kecuali Dewan melimpahkan kewenangan tersebut kepada suatu arbitrage. Dewan Asuransi telah memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi kepada penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dimuka Pengadilan. Sudah tentu dengan alasan adanya klausula tersebut diatas, maka tergugat membantah dengan mengemukakan, bahwa Pengadilan tidak wenang untuk mengadili perkara ini. Pengadilan‘s Gravenhage a.l. telah mempertimbangkan :

Setelah Pengadilan menyatakan dirinya wenang memeriksa perkara tersebut, maka Pengadilan menyatakan, bahwa keputusan Dewan Asuransi harus disingkirkan, karena keputusan tersebut tidak didasarkan kepada suatu penyelidikan yang teliti dan bahkan Dewan menganggap tidak perlu mendengar pihak penggugat, sehingga perjanjian itu tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik. Pengadilan mengabulkan tuntutan uang santunan ganti – rugi sampai sejumlah uang tertentu. 

Pihak Asuransi naik banding. Hof Amsterdam dalam keputusannya a.l. telah mempertimbangkan :

Bahwa memang benar, bahwa berdasarkan Polis ybs., para pihak sepakat untuk menyerahkansengketa mengenai Asuransi tersebut kepada Dewan Asuransi Perusahaan Asuransi. Sekalipun terhadap keputusan Dewan, yang diambil dengan tanpa aturan main yang pasti, dan bersifat mutlak, yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak netral, mungkin saja ada keberatan-keberatan, namun para pihak telah membuatnya menjadi undang-undang bagi mereka, karena telah terbentuk melalui kesepakatan para pihak, yang tidak ternyata bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, sehingga permasalahannya adalah, apakah ketentuan perjanjian itu, oleh Dewan, tidak telah dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana pendapat dari Pengadilan Amsterdam, pertanyaan mana menurut pendapat Hof, karena mengenai pelaksanaan suatu perjanjian, adalah masuk dalam kewenangan Hakim. Hof, untuk menjawab permasalahan tersebut, setelah mengemukakan patokan, bahwa itikad baik dipersangkakan dan tidak adanya itikad baik harus dibuktikan, telah menerima fakta-fakta yang disebutkan dalam keputusan Dewan sebagai benar, sehingga dapat dianggap tidak telah diberikan dengan itikad baik, dan bahwa itikad buruk pada pelaksaan perjanjian, sepanjang mengenai pengambilan keputusan oleh Dewan Asuransi, tidak telah dibuktikan atas dasar mana Hof menyatakan keputusan Dewan Asuransi tidak bisa dibatalkan oleh Hakim dan karenanya membatalkan keputusan Pengadilan Amsterdam. Persatuan Kuda Jantan naik kasasi.

Catatan : Pengadilan menganggap dirinya wenang untuk menangani perkara tersebut dan menyatakan keputusan Dewan tidak melanggar itikad baik.

Pokok pertanyaan dalam pemeriksaan kasasi ini ternyata adalah, apakah maksud ayat ke-3 Ps.1374 B.W. (Ps. 1338 ayat 3 Ind) dengan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus dinilai dengan patokan, subyektif - suatu sikap batin tertentu dari si pelaksana - atau obyektif - suatu cara pelaksanaan. HR meninjau, apakah isi keputusan Dewan Asuransi, sebagai pelaksanaan dari perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Perusahaan Asuransi, memenuhi tuntutan itikad baik, memenuhi kepantasan dan kepatutan menurut ukuran orang normal pada umumnya dalam masyarakat ybs. Disini dipakai ukuran itikad baik yang obyektif. Dalam Arrest Artist de Labourer ini pengadilan menyatakan berwenang memeriksa karena yang diperiksa bukanlah pokok perkaranya melainkan cara pengambilan keputusannya, apakah Dewan Asuransi sudah mengambil keputusan berdasarkan itikad baik yang sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan. Itikad baik disini memiliki dua kemungkinan yaitu itikad baik objektif atau subjektif, dimana Hof dan Hoge Raad kemudian menilai bahwa itikad baik yang objektif lah yang dipakai. Berdasarkan pasal 1338 (3) suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan pasal 1339 B.W., yang menyatakan bahwa,

”suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalmnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik. Dalam kasus Bankers Trust melawan Mayora sungguh aneh karena mengetengahkan ketertiban umum sebagai salah satu alasan. Seharusnya PN Jakarta Selatan menolak untuk memeriksa perkara tersebut karena bukan merupakan kewenangannya, tidak diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, dan dengan Mayora mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri padahal saat itu arbitrase sedang berjalan, menunjukkan bahwa Mayora tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal ketertiban umum, yang dimaksud ketertiban umum oleh hakim adalah perkara tersebut sedang dalam proses di pengadilan hukum di pengadilan, alasan seperti ini seharusnya tidak bisa dijadikan alasan ketertiban umum. Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar ketentuan Pasal 11 UU No.30 Tahun 1999, dan sayangnya Mahkamah Agung justru menguatkan putusan ini. Ketertiban umum dijadikan dalih untuk menolak permohonan arbitrase. Ketertiban umum sendiri adalah suatu sendi-sendi asasi dari hukum suatu negara. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Sulit untuk mengklasifikasikan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum, namun dapat digunakan kriteria sederhana sebagai berikut :

  1. putusan arbitrase melanggar prosedur arbitrase yang diatur dalam peraturan perundangan negara, misalnya kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan setempat tidak dilaksanakan ;
  2. putusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, padahal peraturan perundang-undangan negara tersebut mewajibkannya; atau
  3. jika salah satu pihak tidak mendapat kesempatan untuk didengar argumentasinya sebelum putusan arbitrase dijatuhkan.

Ketertiban umum yang dijadikan dalih PN Jakarta Selatan untuk menolak permohonan Bankers Trust tidak termasuk ketertiban umum yang sudah diuraikan diatas. Pengadilan Jakarta Selatan juga telah melakukan kesalahan karena memeriksa isi perkara dan bukan sekedar memeriksa penerapan hukumnya saja seperti dalam arrest Artist de Labourer. Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

4. Kesimpulan

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekuator ke pengadilan negeri. Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri.

To Tumblr, Love Pixel Union