Now Playing Tracks

ASAS-ASAS PERJANJIAN

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdata, yang sedikitnya terdapat lima (5) asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat sebuah perjanjian, yaitu diantaranya :

  1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata ‚Äúsemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya‚ÄĚ, semua perjanjian berarti perjanjian apapun dan diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada didalam batas-batas persyaratannya serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi) dan ketertiban umum (contoh: perjanjian membuat provokasi untuk memicu kerusuhan).
  2. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) jika terjadi sengketa dalam pelaksaaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum, secara pasti memiliki perlindungan hukum.
  3. Asas konsensualisme (concensualism) asas ini berarti kesepakatan (consensus) yaitu pada dasarnya sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat-syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat tertulis (contoh: jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik oleh Notaris).
  4. Asas itikad baik (good faith/tegoeder trouw) berarti keadaan bathin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan bathin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.
  5. Asas kepribadian (personality) berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanijan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat serta menyepakatinya.

UNSUR PENTING DALAM PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum merupakan ¬†suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan,¬† namun dalam kenyataannya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkah lakunya agar dapat ditegakkan. Menurut Friedman, ada beberapa unsur terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural (Satjipto Rahardjo, 2009 : ix).

Adapun unsur-unsur penting yang mempengaruhi dalam keberhasilan penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1.  Unsur Peraturan

Mengapa peraturan menjadi salah satu unsur penting bagi berhasilnya penegakan hukum? Konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan nantinya. Keberhasilan para petugas hukum dalam penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

2.  Faktor Petugas/Penegak Hukum

Petugas/penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang steril sifatnya (Satjipto Rahardjo, 2009 : 26). Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.

3.  Faktor Sarana/Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai bagi tegaknya hukum yang telah dibuat maka proses penegakan hukum pun mustahil untuk dapat dilakukan dengan baik.

4.  Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat maka mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebelum ada kesadaran hukum masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum itu sendiri salah satunya timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum, sehingga dalam hal ini sosialiasi hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

TENTANG PERHITUNGAN PELAKSANAAN MAGANG CALON ADVOKAT

PENGUMUMAN

TENTANG

PERHITUNGAN PELAKSANAAN MAGANG CALON ADVOKAT

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

 

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan: ‚Äúmagang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.‚ÄĚ

Sehubungan dengan hal tersebut, maka¬†Perhimpunan Advokat¬†Indonesia(PERADI) telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PERADI No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, dimana di dalam ketentuan Pasal I berbunyi: ‚ÄúMengubah ketentuan dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, dengan merubah Pasal 5 huruf e dengan menghapus frasa : ‚Äúdan telah lulus ujian advokat‚ÄĚ, sehingga Pasal 5 huruf e tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut: ‚Äútelah selesai mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan PERADI.‚ÄĚ

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI pada tanggal 13 November 2013, sepanjang yang berkaitan dengan perhitungan masa magang calon Advokat, telah diputuskan perhitungan masa peralihan pelaksanaan Magang Calon Advokat, adalah sebagai berikut:

1.¬†¬†¬†¬†Perhitungan¬†pelaksanaan Magang¬†Calon Advokat¬†adalah dihitung sejak tanggal dikeluarkannya¬†Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat(‚ÄúPKPA‚ÄĚ)¬†PERADI;

2.    Perhitungan pelaksanaan Magang Calon Advokat sebagaimana disebutkan di  dalam butir 1 di atas, hanya berlaku selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal 01 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2014;

3.¬†¬†¬†¬†Setelah tanggal 30 Juni 2014, maka perhitungan pelaksanaan MagangCalon Advokat¬†akan¬†dihitung sejak tanggal berkas laporan awal Magang diserahkan dan diterima di Sekretariat Nasional (‚ÄúSEKNAS‚ÄĚ) PERADI¬†dan tentu semua syarat lainnya termasuk telah selesai menyelesaikan PKPA dan memperoleh sertifikat PKPA;

 

Jakarta, 01 Januari 2014

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA,

 

Ttd.

Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Ketua Umum

Ttd.

Hasanuddin Nasution, S.H.

Sekretaris Jenderal

sumber : http://tinyurl.com/ntkgx6e

Gugatan Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Secara umum gugatan dalam perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (pmh). Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran dari kontrak (wanprestasi) dari salah satu pihak karena dasar dari gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan tersebut tak akan mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Selain gugatan wanprestasi dalam hukum acara perdata dikenal juga gugatan perbuatan melawan hukum (gugatan pmh), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum (pmh) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga telah mengakomodasi ketentuan tersebut, yang berbunyi :

‚ÄúSetiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian‚ÄĚ

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang harus dipenuhi adalah :

  • Adanya perbuatan

perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif, dalam arti aktif berbuat sesuatu. Sedangkan pasif dapat diartikan sebagai bentuk tidak melakukan perbuatan apa-apa.

  • Perbuatan tersebut melawan hukum

melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun terkadang juga merugikan. Saat ini istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa :

  1. melanggar hak orang lain;

  2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

  3. bertentangan dengan kesusilaan;

  4. bertentangan dengan kepentingan umum.

  • Adanya kesalahan

kesalahan yang dimaksud adalah berupa faktor yang menghubungakn antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum tersebut. Unsur dalam adanya kesalahan ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian (alpa).

  • Adanya kerugian

kerugian tersebut dapat berupa materil maupun imateril, yang seandainya perbuatan melawan hukum (pmh) itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul.

  • Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum (pmh) dengan kerugian

hubungan antara perbuatan melawan hukum (pmh) dan kerugian yang ditimbulkannya itu secara kausalitas harus secara langsung, yaitu perbuatan melawan hukum (pmh) tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian (adequate verrorzaking). Kerugian itu harus merupakan akibat dari perbuatan pelaku, yang jika tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas maka seseorang dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (pmh).

KEPAILITAN

Pengertian Kepailitan. 

Pailit atau bangkrut adalah hal yang lazim didalam dunia usaha, baik pada zaman purbakala maupun ketika zaman modern. Maka ketika suatu usaha mengalami pailit maka para pihak-pihak yang berkentingan akan berusaha menagih seluruh utangnya. Tindakan penyitaan ini adakalanya menggunakan penyitaan maupun sampai kepada kekerasan.

Semakin kompleksnya persoalan penagihan utang ketika suatu badan usaha mengalami kehancuran atau adakalanya ketika seseorang atau badan usaha mengelak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka perlu dibuatkan satu peraturan yang mengaturnya. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak zaman Belanda, dan saat ini peraturan yang mengatur tentang Kepailitan diatur melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa disebut dengan ‚ÄúUU Kepailitan‚ÄĚ.¬†

Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004, Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

 

Kepailitan. 

Kepailitan, menurut  Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan sebagai berikut:

 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini“. 

Selanjutnya, syarat-syarat untuk dapat dinyatakan Pailit diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah:

‚ÄúDebitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya‚ÄĚ.¬†

Dari definisi pailit dan syarat pailit tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :

  1. Adanya utang yang dapat dibuktikan secara sederhana;
  2. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
  3. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
  4. Adanya debitur;
  5. Adanya kreditur sebanyak satu atau lebih;
  6. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga. 

Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat sebagaimana diatur pada  Pasal 7 ayat (1) yang diajukan kepada  Pengadilan Niaga sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (1), yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor (Pasal 3 ayat1). 

Permohonan pernyataan pailit tersebut wajib dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit  terpenuhi (Pasal 2 ayat 1), tetapi apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. 

Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan wajib memuat pula: 

  1. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
  2. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
  3. pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 

Kemudian Pasal 9 menjabarkan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan, maka  salinan putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit tersebut wajib disampaikan oleh juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada:

  1.  Debitor,
  2.  Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit,
  3.  Kurator, dan
  4.  Hakim Pengawas. 

Setelah adanya putusan yang menyatakan jatuhnya pailit, maka debitur akan kehilangan haknya untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap seluruh harta kekayaannya seperti diatur pada pasal 24 ayat (1).  Demikian juga mengenai pengurusan harta kekayaannya,  dan penyelesaian segala utangnya debitur pailit akan dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan (pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan). 

Maka jika terjadi kepailitan, bukan hanya utang pemohon saja yang akan dibayarkan, tetapi juga seluruh utang-utang debitur pailit kepada semua pihak yang mempunyai utang maka wajib untuk dibayarkan. Namun perlu diingat bahwa pembayaran utang tersebut dibedakan berdasarkan jenis piutangnya, apakah utang tersebut dijaminkan dengan jaminan kebendaan, ataukah utang yang diistimewakan, atau utang biasa. 

Demikian penjelasan singkat mengenai Pailit, semoga bermanfaat.

 Sumber:

  • Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

TEHNIK WAWANCARA DENGAN KLIEN

PELATIHAN PARA LEGAL LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

Disampaikan Oleh : Roelly Temmawela, SH

Tehnik wawancara dengan klien

Sebelumnya perlu dan sangat diketahui sebagai dasar untuk melakukan wawancara dengan klien yang patut di ingat, yaitu :

A. Etika professional terhadap klien

1. Strategi sama-sama menguntungkan (win-win strategy) haruslah melandasi kerjasama antara klien dan pihak advokat;

2. Menjaga kepercayaan klien;

3. Harus merahasiakan informasi yang diterima dari klien;

4. Serius dan optimal menjalankan kuasa yang diberikan.

B. Fungsi dan tujuan wawancara

1. Untuk mengetahui siapa calon klien;

2. Untuk mengetahui apakah advokat dapat menerima atau menolak untuk memberikan nasihat dan/atau jasa hukum;

3. Untuk mengetahui apakah klien masih ditangani oleh advokat lain;

4. Untuk mengetahui latar belakang masalah dan duduk perkara tentang masalah hukum yang melibatkan klien.

C. Membangun kepercayaan klien

1. Proses lahirnya kepercayaan, dalam proses mendapatkan kepercayaan dari klien bukanlah perkara yang mudah, harus ada strategi dan pendekatan sendiri.

2. Menjaga kepercayaan, dalam situasi ini presentasi kepercayaan klien terhadap advokat haruslah stabil dan/atau diusahakan bergerak naik.

D. Tempat wawancara

1. Dapat dilakukan dimana saja, sesuai dengan kesepakatan advokat dengan klien.

2. Yang sedapat dan semudah mungkin dapat dijangkau oleh klien maupun advokat (hal ini apabila tidak dimungkinkan dapat bertemu dikantor advokat tsb).

3. Yang pasti sebuah tempat yang memberikan kenyamanan bagi klien dan advokat dalam membahas sebuah topik permasalahan.

E. Persiapan wawancara

1. Waktu yang tentunya cukup untuk melakukan wawancara.

2. Kesiapan mental dan yang pasti tentunya knowledge.

3. Hukum dalam pemberian jasa advokasi, peraturan dan dasar-dasar hukum.

4. Laptop maupun alat tulis catat lainnya.

5. Alat rekam elektronik.

6. Formulir data untuk informasi pribadi.

7. Surat kuasa.

F. Struktur wawancara

1. Pembukaan;

2. Inti dari wawancara, dalam wawancara kita tentunya akan mengetahui dan/atau memperoleh informasi yang lebih mendetail mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien. Dan tentunya untuk membuat wawancara berjalan lancar, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tehnik bertanya

aa. Pertanyaan dengan jawaban hanya ‚ÄúYa‚ÄĚ atau ‚ÄúTidak‚ÄĚ

bb. Pertanyaan dengan jawaban yang singkat dan mendasar

cc. Pertanyaan dengan jawaban yang panjang dan luas

dd. Pertanyaan yang lebih jauh mendalam

b. Tehnik bertanya yang harus digunakan;

c. Pengajuan pertanyaan;

d. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan memiliki informasi dasar;

e. Setia untuk selalu mendengarkan terlebih dahulu semua penjelasan dari klien sa,pai dengan selesai untuk lalu memberikan respon/tanggapan.  

G. Nasihat hukum (tanggapan dan saran)

1. Salah satu alasan utama klien datang kepada kepada advokat adalah untuk meminta nasihat hukum atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien.

2. Tanggapan dan saran diberikan pada saat semua informasi dari hasil wawancara mengenai masalah hukum yang dihadapi sudah diperoleh.

3. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa tanggapan dan saran yang akan diberikan tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Konfirmasi ulang terlebih dahulu apakah klien sudah cukup mengerti atas tanggapan dan saran yang telah diberikan tersebut.

H. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari suatu wawancara sama pentingnya dengan bagian-bagian lain dalam sebuah wawancara.

2. Kesimpulan diperlukan dalam hal klien bermaksud untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

3. Kesimpulan setidaknya berisi ringkasan tanya jawab selama wawancara pertama dan untuk wawancara selanjutnya bersifat untuk melengkapi semua kebutuhan data maupun informasi yang akurat.

I. Penutup

1. Kesan terakhir saat penutupan wawancara sama pentingnya dengan kesan pertama saat perkenalan.

2. Harus memberikan kesan yang baik terhadap klien, sehingga pada saat wawancara selesai dilakukan klien terlihat puas dan merasa bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapinya mendapatkan tanggapan dan penanganan yang baik dan sesuai dengan yang mereka harapkan.

To Tumblr, Love Pixel Union